-->

Notification

×

PEMERINTAH TIDAK PEDULI TERHADAP AMANAT UUD 1945

Sunday, 13 June 2021 | 08:17 WIB Last Updated 2021-06-13T01:27:29Z
Ditulis Oleh:  Muhammad Fariz Salman Zulkipli

Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan (sekolah). Hal ini tertuang dalam revisi undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Muhamad Fariz Salman Zulkipli  selaku Waketum DPP IMAKIPSI menerangkan bahwa rencana pemerintah itu tertuang didalam undang-undang tersebut dikarenakan jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang bebas dari PPN. Itu artinya jasa pendidikan akan dikenakan PPN jika revisi UU tersebut disahkan.

Menurut Salman, rencana ini sangat tidak relevan dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan Kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan Kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan Pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

“Rencana ini akan menimbulkan banyak permasalahan didalam dunia pendidikan, salah satunya akan memicu semakin mahalnya biaya pendidikan, komersialisasi pendidikan, angka putus sekolah akan semakin meningkat dan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasioal”.

Pada akhirnya lembaga pendidikan tidak lagi tefokus pada tujuan pendidikan nasional, melainkan menjadi ajang bisnis tanpa memikirkan ketercapaian anak bangsa dalam proses pengembangan dirinya.

Kalimat “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas itu akan sangat jauh untuk dicapai. 

Kami selaku kelembagaan IMAKIPSI akan terus mengawal dalam proses keberlangsungan pendidikan di Indonesia dan akan mengadakan konsolidasi akbar dengan seluruh fungsionaris wilayah dan daerah yang tergabung dengan IMAKIPSI untuk menolak sekolah dikenakan PPN. Totalitas Untuk Pendidikan!

Informasi penulis: Penulis merupakan aktivis pendidikan yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga menajabat sebagai wakil ketua umum DPP Imakipsi. Selain itu penulis juga merupakan founder Aktivator.id. (*)

1 comment:

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update